Diselenggarakan oleh
FRUM TI-ITS
Forum Teknik Industri  Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Tanggal 1-7 September 1998

1. Pendahuluan
 
Netseminar ini pada awalnya dimaksudkan sebagai ajang untuk mendiskusikan berbagai topik yang berkaitan dengan tema tersebut di atas. Pemakalah menyampaikan pokok-pokok pikirannya yang kemudian ditanggapi dan  didiskusikan oleh para peserta Netseminar.
 
Dalam perjalanannya, diskusi banyak menyoroti persoalan-persoalan yang  lebih umum dan masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan sistem  distribusi di Indonesia.

Mengingat keterkaitan antara berbagai permasalahan yang didiskusikan memang   relevan dalam konteks sistem distribusi, Netseminar inipun tidak terlalu  membatasi pokok diskusi pada hal-hal yang spesifik  menyangkut sistem   distribusi. Namun Tim perumus berupaya menyarikan  pada bagian berikut   sebagai rangkuman seminar adalah gagasan-gagasan yang banyak muncul selama
berlangsungnya diskusi.

Tim perumus memandang gagasan-gagasan tersebut banyak yang penting   diakomodasikan dalam menata perekonomian Indonesia, khususnya yang terkait   dengan sistem distribusi.

Diskusi banyak memberikan masukan terhadap sistem distribusi  dikaitkan   dengan peran koperasi dan pengusaha kecil, penataan kelembagaan dan peran  pemerintah, struktur ekonomi nasional, pentahapan dan prioritas pembangunan   dan sebagainya. Secara langsung maupun tidak langsung topik-topik tersebut   terkait dengan sistem distribusi. Gagasan yang  muncul dalam diskusi
selanjutnya disarikan pada bagian berikut.
 

 2. Beberapa Gagasan Penting.
 
Berbagai gagasan yang muncul dari pemakalah maupun peserta  seminar  disarikan tanpa menyebut nama pemakalah atau peserta yang  menyumbangkan   gagasan tersebut. Ringkasan dibuat dengan menggunakan  sistem penomoran   dimana satu nomor mungkin melibatkan satu atau lebih evaluasi, usulan,   saran, dan sebagainya. Gagasan-gagasan tersebut disarikan sebagai berikut:
 

1. Dikaitkan dengan pentahapan strategi pembangunan perekonomian,
   sangatlah perlu memilah prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan
   jangka panjang yang akan ditempuh. Melihat situasi krisis yang terjadi
   sekarang, adalah hal yang sangat sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
   sekaligus pemerataan dalam waktu yang bersamaan karena dua hal tersebut
   boleh dikatakan kontradiktif. Dalam jangka pendek, hal yang mendesak
   adalah perbaikan ekonomi nasional, bukan pemberdayaan ekonomi rakyat.
   Dalam konteks Indonesia, saat ini kita berada dalam posisi insolvent dan
   illiquid.
 
   Kalau ini yang terjadi mestinya yang diperbaiki terlebih dahulu
   adalah liquiditasnya, bukan solvabilitasnya. Pemberdayaan ekonomi rakyat
   mestinya merupakan program jangka menengah, sedangkan jangka pendeknya
   adalah menyelematkan ekonomi nasional. Dengan demikian maka pola pikir
   untuk memperbaiki struktur ekonomi (baca: Struktur Usaha Nasional)
   menjadi berbentuk belah ketupat akan menjadi program yang sangat maya,
   apalagi mengubah struktur usaha nasional akan memakan waktu yang sangat
   panjang. Selanjutnya perlu dikaji dengan cermat apakah struktur usaha
   nasional yang berbentuk belah ketupat memang akan memberikan lapangan
   kerja yang lebih banyak yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli
   masyarakat. Hal ini perlu dipertanyakan dengan melihat berbagai efek
   terkait dari bentuk dan besarnya suatu badan usaha, dimana sumbangannya
   terhadap kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya diukur dari jumlah
   tenaga kerja yang dipekerjakan secara langsung.

2. Dalam upaya mengejar pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional,
   keberpihakan pemerintah terhadap koperasi dan pengusaha kecil sebaiknya
   tidak mematikan perusahaan-perusahaan besar mengingat untuk mengejar
   pertumbuhan dan ketertinggalan ekonomi, perusahaan-perusahaan besar
   sangat dibutuhkan. Yang perlu ditata kembali adalah aturan mainnya
   sehingga tidak terjadi dominasi kekuatan pasar terhadap usaha kecil dan
   koperasi dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan pada aspek distribusi
   pada khususnya.
   Pada konteks sistem distribusi misalnya, diperlukan formulasi yang
   jelas yang menyebutkan pada  tingkat distribusi mana pelaku distribusi
   raksasa boleh dan pada tingkat mana pelaku distribusi berskala ekonomi
   kecil dan menengah patut ditempatkan untuk mengkompromikan berbagai
   kepentingan secara holistik.

3. Reformasi sistem distribusi dengan mengalihkan pelaku distribusi ke
   koperasi dan pengusaha kecil seharusnya didahului dengan pembinaan sikap
   mental para pelaku tersebut. Tidak profesionalnya tenaga-tenaga yang
   mengelola koperasi akan menjadi hambatan besar apabila mereka diberikan
   tugas berat menjadi distributor secara tiba-tiba. Pembinaan sikap mental
   maupun profesionalisme para pelaku distribusi adalah faktor utama yang
   harus dilaksanakan agar tidak menghambat perbaikan sistem distribusi di
   Indonesia. Disamping itu, pengalihan sistem distribusi dengan memberikan
   bantuan kredit atau pendanaan pada masa krisis bukanlah tindakan yang
   tepat dan hal ini bersifat paradoks dengan kenyataan masih tingginya suku
   bunga bank. Dengan demikian program pemberdayaan usaha kecil dan koperasi
   sebagai pelaku distribusi hendaknya dijadikan program jangka panjang yang
   tidak harus dilakukan dalam masa krisis ini.
 
 
4. Departemen Perindustrian dan Perdagangan perlu merumuskan Visi dan
   Misi yang jelas, terukur, dan terimplementasikan dalam menata sistem
   distribusi di Indonesia. Misi harus ditetapkan berdasarkan hasil audit
   dari sistem yang ada sekarang, perbandingan dengan praktek-praktek
   termutakhir pada bidang distribusi (best practices), serta
   mengakomodasikan kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan,
   termasuk produsen, konsumen, pelaku distribusi, maupun pemerintah.
   Disamping itu perlu dibuat standar-standar yang jelas dan terukur untuk
   mengendalikan sistem distribusi di Indonesia dengan memilah kebijakan
   jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penjabaran target
   operasional yang jelas perlu dibuat dalam kaitannya dengan kualitas
   produk yang didistribusikan dan waktu pengirimannya, disamping target
   biaya yang terjadi pada masing-masing komponen sistem distribusi.

5. Permasalahan distribusi tidak bisa dilepaskan dari dua komponen
   lainnya yakni produksi dan konsumsi. Perekonomian yang sehat adalah yang
   menyeimbangkan tiga komponen tersebut secara alamiah. Dalam diskusi
   seminar ini ditengarai bahwa permasalahan yang terjadi di sektor produksi
   yang justru harus banyak diperhatikan. Produksi pangan sebagai pilar
   perekonomian nasional sudah selayaknya dijadikan pokok perhatian
   mengingat rentannya masalah kekurangan pangan justru berawal dari
   produksi pangan dalam negeri yang tidak mencukupi. Dalam kaitan ini
   koperasi hendaknya juga ditumbuhkan sebagai unit-unit produksi pangan
   maupun unit-unit produksi produk-produk skunder seperti barang kerajinan,
   dan lain-lain. Penekanan pembangunan ekonomi harus berorientasi pada
   agroindustri dan bukan sektor industri teknologi tinggi ataupun sektor
   jasa. Pemerintah menyandang tugas yang besar untuk memastikan bahwa
   pasokan bahan pangan harus cukup dari waktu ke waktu. Subsidi hendaknya
   diberikan kepada para produsen secara adil, bukan kepada para distributor.
 
   Selanjutnya perlu dipikirkan pula adanya masalah kesenjangan informasi
   antara petani sebagai produsen produk-produk pertanian dan  pelaku
   distribusi sehingga memungkinkan adanya suatu tindak kesewenangan dalam
   mempermainkan tingkat harga. Walaupun pemerintah sudah berupaya
   mencipatakan semacam Pusat Informasi Pasar, namun keefektifannya di
   lapangan bagi petani masih perlu dipertanyakan.
 
6. Dari segi kelembagaan, hendaknya ada pembagian tugas yang jelas antara
   Depkop/PKM dan Deperindag. Depkop/PKM lebih berkonsentrasi pada persoalan
   pembinaan termasuk pendanaan, sementara Deperindag  lebih berfungsi
   sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dalam berusaha, penetapan
   standar, dan lain-lain. Bila perlu, koperasi dan usaha kecil bernaung di
   bawah Deperindag menjadi suatu badan usaha yang berfungsi sebagai unit
   produksi atau distribusi. Khusus terhadap Bulog, pemerintah seharusnya
   mengoperasikan bulog secara profesional layaknya perusahaan besar yang
   memiliki cabang di seluruh Indonesia namun tetap pada status lembaga non
   profit. Dengan kata lain, Bulog harus beroperasi tanpa dukungan dana dari
   pihak pemerintah dan semua ongkos operasional dibebankan pada harga
   barang yang dikelola tanpa tambahan marjin keuntungan. Dengan demikian
   Bulog bisa menyalurkan barang dengan harga yang rendah karena pembeli
   hanya menanggung ongkos.

7. Pengembangan unit usaha kecil, baik koperasi maupun bentuk usaha
   lainnya setidaknya dibatasi oleh tiga hal yaitu: (1). Modal dan agunan
   pengusaha Kecil/Menengah/Koperasi sangat terbatas. (2). Kemampuan Lembaga
   Keuangan yang sudah sangat rendah dan tuntutan Kemampuan
   Operasional/Managerial Skill dalam menyalurkan kredit yang terbatas
   kebanyak Pengusaha. (3). Daya Beli Konsumen yang sangat rendah karena
   pertumbuhan ekonomi negatif dan pertumbuhan sektor riel yang sudah
   menyempit. Oleh karena itu pengembangan kuantitas unit usaha kecil dan
   menengah sangat perlu mengkaji keberadaan tiga pembatas tersebut. Untuk
   menciptakan iklim berusaha yang sehat, ketiga hambatan tersebut harus
   diselesaikan secara terintegrasi. Membentuk koperasi dan usaha kecil
   sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan pertumbuhan permintaan yang
   dilandasi daya beli masyarakat bukanlah kebijakan yang tepat apalagi
   kalau koperasi dan usaha kecil tersebut tumbuh atas dorongan dari atas
   dan tidak mencerminkan kebutuhan arus bawah.

8. Intervensi pemerintah terhadap koperasi dinilai tidak memberikan
   kemandirian koperasi untuk jangka panjang. Pemberian subsidi atau
   pemberian hak istimewa kepada koperasi untuk menjadi agen distribusi
   bahan pokok misalnya telah menghilangkan makna pembinaan yang semestinya
   diarahkan untuk membangun kemandirian jangka panjang. Pemberian subsidi
   dan hak-hak istimewa justru menciptakan ketergantungan koperasi. Hal ini
   membuat koperasi tidak bisa bersaing lebih-lebih kalau kita berbicara
   pada konteks pasar bebas yang menghendaki keunggulan dalam bersaing
   secara sehat. Subsidi yang selama ini tidak jelas keberpihakannya
   terhadap rakyat kecil sudah saatnya dialihkan untuk tujuan-tujuan yang
   lebih nyata dalam pembinaan ekonomi rakyat, antara lain untuk membangun
   sarana-prasarana pelatihan, membangun jaringan komunikasi dan informasi
   yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha rakyat, maupun bentuk
   pembinaan SDM lainnya. Demikian pula hak istimewa bagi koperasi untuk
   menjadi pelaku sistem ekonomi tertentu, misalnya sebagai distributor
   komoditi kebutuhan pokok atau sebagai pemasok bahan baku suatu program
   pemerintah harus ditiadakan. Pembinaan koperasi harus lebih diarahkan
   untuk melepas dan memaksa mereka untuk terjun ke alam persaingan bebas,
   memiliki persamaan kesempatan dengan pelaku ekonomi yang lainnya.
   Bahwasanya koperasi hanyalah salah satu pelaku ekonomi, hakekat
   pembangunan ekonomi hendaknya juga diarahkan secara adil terhadap semua
   unit pelaku ekonomi termasuk warung, toko, dan lain-lain yang tidak harus
   berbentuk badan koperasi. Perolehan perijinan yang mudah harus berlaku
   bagi semua badan usaha, tidak ada perlakuan khusus bagi koperasi.
   Perolehan perijinan bila perlu dipermudah dan disederhanakan dan
   kewenangan diberikan pada pejabat yang lebih rendah, bila perlu di
   tingkat kecamatan atau kelurahan.

9. Koperasi harus dibina dan dibiarkan tumbuh sebagai layaknya suatu
   perusahaan. Sikap kewirausahaan pengelola koperasi adalah faktor yang
   sangat penting demi kemandirian dan kelangsungan hidupnya. Oleh karena
   itu, pemerintah yang berkaitan dengan pembinaan koperasi harus
   menumbuhkan sikap kewirausahaan para pengelolanya dengan menyediakan
   sarana pelatihan, konsultasi, dan lain-lain. Dengan demikian maka
   koperasi akan bisa dikelola secara profesional, dimana pengelolanya sadar
   akan prinsip-prinsip manajemen, memberikan apresiasi pada disiplin,
   kualitas pekerjaan dan pelayanan, perbaikan secara berkesinambungan
   (continuous improvement) dan lain-lain. Untuk meningkatkan
   profesionalisme pengelolaan koperasi, diusulkan apa yang dinamakan
   absentee ownership. Model ini menghendaki dikuranginya peran anggota
   dalam pengelolaan koperasi dan diberikannya keleluasaan yang lebih besar
   kepada pengurus koperasi dan diberikan penghargaan yang lebih pantas
   terhadap usahanya. Dengan demikian maka pengelola koperasi akan lebih
   terdorong untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya untuk membesarkan
   koperasi.

10.Di sisi lain pemerintah harus tetap bisa menjadi 'juri' yang baik
   terhadap semua pelaku ekonomi. Peraturan harus dibuat sedemikian sehingga
   tidak ada yang memperoleh perlakuan istimewa, tidak ada hak monopoli, dan
   lain-lain. Jumlah peraturan harus diminimalkan, namun terimplementasikan
   secara konsisten sehingga pelaku ekonomi bisa berusaha dengan jaminan
   hukum dan keamanan serta bebas dari pungutan-pungutan yang tidak pantas.
   Penghargaan perlu diberikan kepada yang berhasil dan hukuman setimpal
   harus diberikan kepada yang melanggar. Pada gilirannya ini semua akan
   menyumbangkan peran dalam menurunkan harga barang, suatu wujud
   keberpihakan nyata pemerintah terhadap masyarakat.
 

11.Semua tata niaga harus dihilangkan dan harga barang yang berlaku di
   Indonesia adalah harga yang berlaku di pasar internasional. Sikap mental
   untuk memberikan apresiasi terhadap sistem yang berlaku secara alamiah di
   manapun juga sangat penting ditumbuhkan untuk menyiapkan bangsa Indonesia
   memasuki alam persaingan global.
 

12.Permasalahan rendahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
   menyebabkan tingginya harga barang di Indonesia dan merangsang
   penyelundupan bahan pokok bersubsidi ke luar negeri. Disamping itu, bunga
   bank yang tinggi mengakibatkan produksi dalam negeri mengalami kesulitan
   besar. Untuk itu, secara terintegratif perbaikan ekonomi dan pemberdayaan
   ekonomi rakyat tidak bisa dilepaskan dari permasalahan nilai tukar
   rupiah. Stabilitas kurs jangka panjang sangat diperlukan.

3. Penutup

 Gagasan-gagasan di atas disarikan untuk disampaikan kepada  pemerintah dalam
 hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan,  Departemen Koperasi Pengusaha
 Kecil dan  Menengah, serta semua peserta  seminar. Harapan para penyelenggara
 seminar maupun  para peserta kiranya  cukup jelas, yakni bisa dipertimbangkannya
 gagasan-gagasan tersebut dalam mengambil berbagai kebijakan pembangunan.
 Mudah-mudahan harapan tersebut bisa terwujud.
 

 
 I Nyoman Pujawan
-------- ----------------
   MODERATOR