FRUM TI-ITS

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
 

oleh:
Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah
 
 
 

I. LATAR BELAKANG
 
1. Bahwa struktur penguasaan sumber daya  ekonomi nasional sangat timpang. Saat ini terdapat sekitar 38,9 juta unit usaha di Indonesia. Sekitar 99,2%  tergolong sebagai pengusaha kecil, yaitu unit usaha yang omzet tahunan Rp. 1 milyar ke bawah. Kira-kira terdapat 0,8% unit usaha menengah yang omzetnya antara Rp. 1 milyar hingga unit usaha menengah yang omzetnya antara Rp. 1 milyar hingga Rp. 50 milyar. Sementara yang tergolong usaha besar jumlahnya sekitar 0,2%. Usaha besar yang jumlahnya 0,2% menguasai sekitar 60% pendapatan nasional, sementara usaha kecil jumlahnya lebih dari 99% hanya menguasai kurang dari 40% pendapatan nasional.

2.Usaha kecil menyerap lebih dari 88% angkatan kerja,  sementara usaha besar hanya menyerap kurang dari 12%. Sebagian besar dari usaha kecil yaitu lebih dari 96,8% merupakan kelompok usaha yang omzet tahunannya di bawah Rp. 1 milyar.

3.Ketimpangan struktur penguasaan ekonomi semacam itu membawa akibat terjadinya ketimpangan pula dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, budaya, maupun aspek kemasyarakatan lain. Ketimpangan semacam itu pada hakekatnya merupakan sumber utama timbulnya berbagai persoalan dalam bidang sosial politik maupun ekonomi dewasa ini.

4.Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah cepat untuk melakukan koreksi struktural terhadap
ketimpangan ekonomi tersebut.
 

II. VISI

Membangun struktur usaha nasional yang mengarah pada bentuk belah ketupat, di mana sebagian besar (90%) unit usaha nasional termasuk kategori usaha menengah, kira-kira 8% merupakan usaha kecil, dan sekitar 2% merupakan kelompok usaha besar.
 

III. MISI

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas dicanangkan 3 misi utama sebagai berikut:

1.Misi Kerakyatan
Dalam misi kerakyatan dimaksudkan bahwa rakyat banyak harus menjadi pemilik, pengelola, dan pengguna utama dari kekayaan dan aset ekonomi nasional.

2.Misi Kemartabatan
Dalam misi kemartabatan dimaksudkan bahwa rakyat banyak harus ditempatkan pada jalur utama dari seluruh kehidupan ekonomi nasional.

3.Misi Kemandirian
Dalam misi kemandirian dimaksudkan bahwa keberadaan ekonomi rakyat tidak boleh ditentukan atau tergantung pada kekuatan-kekuatan ekonomi lain di luar ekonomi rakyat itu sendiri.
 

IV. STRATEGI DAN PROGRAM AKSI

Dalam strategi dan program aksi, pada intinya adalah suatu upaya untuk meningkatkan keterlibatan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset-aset ekonomi dalam sektor-sektor di bawah ini. Ciri-ciri dari strategi dan program aksi ini memiliki dampak bagi stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi impor dan mendorong ekspor, dan pemerataan.

1.Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Peningkatan produksi pangan, peternakan dan perikanan seperti: padi, jagung, kedele, unggas, sapi potong, susu, tambak, penangkapan ikan, diversifikasi pangan, substitusi bahan baku impor (haramai, tepung garut, pisang abaka, sutera alam dll). Untuk itu telah dan sedang dilaksanakan berbagai program dalam penyediaan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, kredit KUT/KKPA dan kredit lain; perbaikan dalam manajemen dan jaringan kerja melalui program pendampingan,
inkubator bisnis/konsultasi bisnis, bantuan pemasaran; dan peningkatan kapasitas teknologi.

Untuk subsektor perkebunan dan kehutanan dikembangkanprogram hutan rakyat, hutan industri, perkebunan sawit, tebu, cengkeh, dan komoditi lain yang potensial ekspor.

2.Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan

Pada sektor perdagangan program utamanya adalah meningkatkan dan menjadikan koperasi , pengusaha kecil dan menengah sebagai pelaku inti dalam kegiatan perdangangan dan distribusi dalam negeri khususnya untuk barang-barang yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat (sembako). Pada sektor industri pengolahan utamanya dikembangkan industri-industri pengolahan yang berbasis pada bahan baku dan komponen lokal yang tinggi seperti agroindustri atau kerajinan rakyat. Pada tahap berikutnya dikembangkan industri yang lebih luas misalnya industri substitusi impor dan industri yang berorientasi ekspor.

3.Sektor Pariwisata

Tengah diprogramkan pengembangan koperasi, penguaha kecil dan menengah din sektor pariwisata antara lain: industri makanan dan minuman, restoran/rumah makan; perhotelan dan penginapan, agro/ecotourism, industri hiburan.

4.Sektor Pertambangan dan Energi
Meningkatkan keterlibatan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dalam sektor ini antara lain:
pertambangan rakyat, galian C, dan usaha kelistrikan.

5.Sektor Lainnya
Di samping sektor-sektor tersebut di atas, koperasi, usaha kecil dan menengah didorong memasuki sektor strategis lain seperti angkutan, perumahan, pasar rakyat, dan aneka jasa lainnya.
 

V. PROGRAM FUNGSIONAL PENUNJANG

Untuk menunjang agar strategi dan program sektoral tersebut di atas dapat berjalan secara optimal telah dilaksanakan program fungsional yang meliputi antara lain:

1.Kelembagaan

• Dijaminnya kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk dan mendirikan koperasi dengan prosedur/tata cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat. Kewenangannya diserahkan di Kandepkop PK dan M kabupaten/kodya.

• Mendorong kelompok ekonomi produktif yang berakar di masyarakat agar lebih berkembang dan dimungkinkan membentuk koperasi seperti: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); Kelompok Tani;  Kelompok Usaha Bersama Transmigrasi; Kelompok  Masyarakat IDT; PKK; Kelompok Belajar Usaha; pondok  pesantren; BMY; dst.

• Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif (LKA) seperti Unit Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam  Mengefektifkan lembaga penjamin kredit seperti Perum  Pengembangan Keuangan Koperasi  (Perum PKK) untuk  meningkatkan akses koperasi dan pengusaha kecil pada sumber dana.  Mengefektifkan pelaksanaan skim-skim kredit untuk koperasi dan usaha kecil, baik yang bersumber dari  KLBI (antara lain: KKPA, KUT, KKUD, KUK, KKU, dll),  dari APBN, dari penyisihan laba BUMN, maupun kredit  komersil biasa. Mengupayakan dana-dana yang berasal dari luar negeri

• Meningkatkan efektifitas program pendidikan dan latihan bagi koperasi dan pengusaha kecil.
• Mengembangkan program konsultasi bisnis, inkubator  bisnis.
• Program pendampingan oleh tenaga mahasiswa bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

• Mengefektifkan Keppres 16 Tahun 1994 tentang  pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
• Penggalakan pasar rakyat melalui misalnya tataruang, kesempatan yang lebih luas, termasuk juga melalui  sosialisasi pasar TUGU (Sabtu-Minggu).

• Dirintis kerja sama dengan berbagai instansi terkait  untuk meningkatkan kapasitas teknologi;
• Sistem informasi dan data basis bagi bisnis koperasi, usaha kecil dan menengah.
• Pengembangan teknologi unggulan pedesaan.
• Riset Unggulan terpadu
• Riset unggulan kemitraan

Demikian pokok-pokok pikiran dan laporan pelaksanaan  program aksi untuk mendapatkan petunjuk penyempurnaan  lebih lanjut.